Kisah Slamet, yang Ditolak Tinggal di Bantul karena Bukan Muslim

Slamet , warga non-muslim yang ditolak tinggal di Padukuhan Karet RT 8, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Slamet (42), seorang ayah dengan dua anak itu tak menyangka keputusannya pindah ke Padukuhan (Dusun) Karet RT 8, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, akan berbuntut panjang. Ia ditolak tinggal di daerah itu karena bukan pemeluk agama Islam.

“Jadi mulai tanggal 29 Maret kemarin saya dan istri serta mulai menempati kontrakan ini. Sebelum menempati kita juga konfirmasi dulu kepada pemilik rumah dan yang mencarikan katanya tidak apa-apa non-muslim,” ujar Slamet ditemui di kontrakannya, Selasa (2/4).

Slamet yang berprofesi sebagai seniman lukis ini pada Minggu (31/3) lantas melapor ke ketua RT setempat. Di sana ia memberikan fotokopi KTP, KK, hingga surat nikah. Namun lantaran diketahui agamanya Katolik, dia dan keluarganya ditolak menempati kontrakan dan lingkungan sekitar oleh ketua RT dan kepala dukuh.

“Kemudian paginya saya ketemu ketua RT kampung itu pun juga ditolak kemudian saya ingin ketemu Pak Dukuh, cuma waktu kemarin belum tahu rumahnya belum tahu namanya. Mungkin karena saya terlalu emosi dengan hal ini kemudian saya langsung melaporkan hal ini ke sekretaris Sultan HB X (Hamengku Buwono X),” jelasnya.

Kepala Dusun Karet Iswanto (kiri) bersama Slamet (kanan) membahas soal aturan warga non-muslim tinggal. Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Kepala Dusun () Karet, Iswanto, membenarkan adanya penolakan itu. Menurut Iswanto, penolakan itu karena di ada surat keputusan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Kegiatan Dusun Karet.

Surat keputusan dengan Nomor: 03//Krt/Plt/X/2015 tentang Persyaratan Pendatang Baru di (Dusun) Karet. Dalam surat itu disebut pendatang baru yang hendak tinggal di Dusun Karet harus Islam. Islam yang dimaksud adalah sama dengan paham yang dianut oleh penduduk di dusun tersebut.

“Aturannya itu intinya, penduduk luar Karet yang beli tanah (mengontrak) itu tidak diperbolehkan yang non-muslim. Sudah kesepakatan warga masyarakat,” ujar Iswanto, Selasa (2/4).

Peraturan persyaratan baru di Karet, Kabupaten Bantul, DIY. Foto: Panji Arfiansyah/kumparan

Ayam Kampus 

Iswanto mengatakan untuk perkara Slamet itu disebabkan oleh adanya kesalahan pada jasa perantara tempat di mana dia mengontrak. Sehingga, kata dia, Slamet tidak mengetahui peraturan yang ada di Dusun Karet.

“Pak Slamet masuk di melalui jasa perantara, dan enggak tahu terkait aturan yang dibuat sejak 2015,” kata Iswanto.

Bupati , Foto: Afriansyah Panji/kumparan

Persoalan itu kemudian didengar dan oleh Bupati Bantul . Ia menilai, larangan warga non-muslim tinggal di wilayah itu adalah aturan yang keliru dan sudah diakui oleh Kepala Dusun setempat.

“Awalnya itu tadi bahwa yang non-muslim dilarang karena ada aturannya. Aturannya dilihat, dicek, melanggar hukum itu. Dan yang membuat aturan sudah mengakui salah dan tidak dipakai lagi, karena itu tadi untuk kebhinekaan kita harus saling menghargai menghormati beda suku dan agama,” ujarnya.

berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi. Perangkat desa dan dusun diminta berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan atau kabupaten setiap membuat aturan agar tidak melanggar regulasi yang lebih tinggi kedudukannya.

“Silakan kalau bikin aturan konsultasi dulu ke kabag hukum," tambahnya.

Kepala Desa Pleret, saat memberikan keterangan. Foto: Arfiansyah Panji /kumparan

Sementara itu, Kepala Desa Pleret mengaku baru mengetahui adanya surat keputusan yang melarang warga non-muslim tinggal di dusun yang masuk wilayah administrasinya itu. menyebut, meski ia tidak bisa mencabut keputusan itu, namun ia masih bisa melakukan revisi.

“Revisi supaya tidak menyalahi aturan. Seharusnya (peraturannya) seluruh pendatang baru yang ingin domisili di situ baik ataupun non-muslim harus mengikuti ketentuan yang ada di situ," ujar .

Meski demikian, ia juga menyalahkan Slamet yang pindah ke daerah lain tanpa mempertanyakan kesepakatan antarwarga terlebih dahulu. Pasalnya, Slamet pindah ke Karet melalui jasa perantara.

“Seharusnya, sebelum masuk, tanya dulu sebelumnya seperti apa (peraturannya),” kata .

Sekda DIY, Gatot Saptadi. Foto: Arfiansyah Panji /kumparan

Akhirnya, pun turun tangan dengan meminta Pemkab Bantul membuat surat edaran yang berisi larangan aturan diskriminatif. Sekretaris Daerah Gatot Saptadi menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bantul membuat surat edaran agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi.

“Gubernur itu kan pembina wilayah yang punya wilayah kabupaten kota mestinya kabupaten kota menyelesaikan secara teknis di lapangan. Gubernur sebagai pembina wilayah, memberikan dan arahan. Intruksi ya buat edaran intruksi bahwa tidak boleh gitu (melarang bagi non-muslim tinggal). Kita lihat nanti perkembangan,” kata Gatot, Selasa (2/4).

Gatot menjelaskan, kasus tersebut sementara ini masih diserahkan ke Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) Bantul. Nantinya, provinsi akan melangkah sesuai kewenangan, salah satunya dengan surat edaran tersebut.

Dia juga menjelaskan tidak ada larangan bagi setiap warga negara tidak untuk tinggal di mana pun.

“Yang perlu kita cermati adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu itu yang mestinya jadi perhatian kita,” pungkasnya.

++ KAMPUSQQ ++

***CARI POKER ONLINE DAN SITUS POKER ONLINE TERPERCAYA***

BIG PROMO !!

* Bonus Rolinggan : 0,3%

* Bonus Referal : 15%

Temukan KEJUTAN MERIAH HANYA DI KAMPUSQQ !!

Dengan Fasilitas Exclusive :

- Cs yang cantik dan profesional siap Membantu 24 Jam

- Bonus Rollingan 0,3% / 5 hari

- Bonus Refferal 15% Perbulan

- WD Tanpa Batas

- 100% Bebas dari BOT

- Kemudahan Melakukan Transaksi dari 5 Bank Besar

- Ribuan Meja game & Puluhan ribu Real player setiap harinya

Semua Hanya bisa didapatkan di KampusQQ

~~~~~~++ Minimal Depo dan WD hanya 20 Rb ++~~~~~~

CONTACT PERSON :

* Whatsapp :  +855 1687 3374

* BBM : KampusQQ

* Insagram : KampusQQ

* Line : KampusQQ

Segera Daftarkan Dirimu Dan Raih Kemenangan Hingga Jutaan Rupiah!!!

Hanya Di www.kampusqq.com